Dua partai politik gajah di era Presiden Soekarno (Bung Karno) ini saling serang saling menjatuhkan bahkan persaingan tidak sehat, untuk mencapai tujuan kekuasaan. Dalam kampanye pemilu 1955 dan sebelumnya dua partai ini menyebar spanduk poster saling mengejek saling hujat satu sama lain, agar bisa mempengaruhi konstituen, bahkan tidak jarang masing masing simpatisan pendukung terlibat bentrok fisik.
Misi dan misi PKI karena terlarang ajaran komunismenya bertentangan dengan Pancasila. Pun juga Partai Masyumi diberlakukannya syariat Islam dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), namun kedua partai ini selalu dikait-kaitkan untuk tujuan-tujuan politik tertentu, karena tabir dari sejarah kelabunya belum tersingkap sampai sekarang menjadi buram dari peta sejarah politik negeri ini yang mengalami pasang surut dari parlementer ke presidensial dalam sistem politik ketatanegaraan negara ini.
Bagi generasi muda yang hidup saat ini dengan sistem politik Presidensil tentu menjadikan pelajaran, bahwa kekuasaan harus dibangun dengan kesadaran keutuhan NKRI, artinya partai politik yang kita anut tentu misinya membuang jauh khilafah dan komunisme jangan sampai merusak Pancasila dan UUD '45 karena sudah final sebagai postulat dasar ideologi negara kita yang tidak bisa diganggu gugat sampai kapan pun.
PKI itu produk politik yang dimanfaatkan penguasa saat itu untuk melanggengkan kekuasaannya, Masyumi juga produk politik yang bertujuan memberlakukan syariat Islam dalam negara Islam dengan Piagam Jakarta. PKI berkhianat memberontak pada negara menyebabkan situasi politik dan keamanan kacau saat itu. Masyumi dibubarkan Presiden Bung Karno tahun 1960 lantaran mendukung gerakan pemberontak PRRI (Pemerintah Revolusioner Republil Indonesia).
PKI dan Masyumi musuh bebuyutan dalam politik, berlawanan madhab ideologinya kedalam pemerintahan. Saat Masyumi dibubarkan PKI diatas angin karena diakui atau tidak PKI yang paling loyal dengan Bung Karno, kalau mau jujur perlu pelurusan sejarah benar atau tidak keterlibatan beliau hingga munculnya Tap MPRS No 25/1966?.
Tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam pidato beliau 'Nawaksara' begitu ingin menjelaskan carut marut politik saat itu sampai menyebabkan beliau dilucuti kekuasaannya dengan Supersemar pimpinan Soeharto maka MPRS menunjuk menjadi Pj Presiden.
PKI tidak hanya mengorbankan Bung Karno kehilangan jabatan Presiden, tapi juga banyak ulama kiai dan santri hingga para Jenderal jadi korban kebiadaban mereka. Jangan ada kebencian atau dendam politik dengan memutar balik fakta PKI, catat sampai kiamat PKI dan antek-anteknya pernah memberontak pada negeri ini dan merongrong Pancasila, mereka saat ini masih terus berupaya mengganti Pancasila dengan berbagai gerakan organisasi tanpa bentuk.
Jadi bila ada politik ala PKI atau Masyumi dua parpol besar era Bung Karno sampai kapan pun, tidak akan sesuai dengan politik bangsa ini walaupun seandainya ada pihak pihak yang mencoba membangkitkan, romantismenya PKI dengan komunismenya atau Masyumi mimpi negara Islam. Pancasila dan UUD '45 sudah final menjadi ideologi dasar dan falsafah bangsa ini yang tidak akan dirubah untuk keberlangsungan NKRI sampai kapan pun.
Dalam kampanye pemilu 2019 ada pihak yang menganggap NU sama dengan PKI karena pada 1959 -1965, NU mendukung NASAKOM (Nasional Agama Sosial dan Komunis). Tentu saja anggapan itu salah besar karena NU saat itu Partai NU berperan mengimbangi PKI dan Masyumi agar tidak mengusai negara ini dan supaya gagal dengan misil politiknya kedua partai tersebut yang nyata-nyata berpaham merubah ideologi negera ini.
Saat itu Masyumi (57 kursi dan partai Islam lain), Partai NU (45 kursi) menolak PKI masuk kabinet dengan alasan pokok PKI menafsirkan Sila pertama Pancasila secara sekuler. Karena terlibat pemberontakan PRRI, Masyumi dibubarkan. Jadi, tinggal tiga partai besar, PNI (57), NU (45), PKI (39), selebihnya partai-partai kecil.
Setelah Dekrit Presiden, Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan jargon NASAKOM dengan pertimbangan demi persatuan yang ketika itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat. Terjadi perdebatan di internal NU, menerima atau menolak. Kalau menolak konsekwensinya, Islam tdk terwakili dlm penyelenggaraan politik kebangsaan dan negara akan didominasi kaum nasionalis dan komunis.
Dengan pertimbangan kaidah fiqh “Mencegah kemudlaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat", maka NU menerima nasakom sebagai taktik. Namun secara strategis NU tetap menentang PKI sehingga menolak partai itu masuk kabinet. Seperti halnya NU, TNI -AD juga patuh keputusan presiden sebagai panglima tertinggi. Akhirnya Bung Karno hanya memasukkan anggauta PKI sbg menteri tanpa porto folio.
Selama periode 1959 sampai 1965 pertentangan itu berlangsung baik di lapangan maupun dalam forum politik nasional. NU-lah yang mempertahankan HMI ketika PKI menuntut pembubaran. Maka ketika terjadi pemberontakan PKI 30 September 1965, NU dengan dimotori Subhan ZE adalah pihak yang menuntut pertama kali untuk dibubarkan dan selanjutnya bersama TNI menghadapi PKI di lapangan maupun di medan politik.
Fakta sejarah ketika Bung Karno membuka Kongres pertama PMII, beliau pidato berapi-api bubarkan partai Islam Masyumi, bubarkan HMI, bola panas digelindingkan Bapak Proklamator menyikapi situasi carut marut politik saat itu.
NU semasa masih partai politik dengan tokoh sentralnya KH Wahab Chasbullah memainkan peran penting menjaga keutuhan NKRI, NU tidak setuju HMI dibubarkan, NU lah yang mempertahankan HMI kepada Bung Karno.
Bung Karno sangat ta'dhim kepada KH Wahab Chasbullah karena politik kebangsaan beliau yang lebih memilih keutuhan NKRI daripada harus mengikuti Masyumi yang orientasi mendirikan negara Islam. Bagi sang kyai Indonesia tidak harus menjadi negara Islam atau negara agama, karena Islam sendiri tidak ada konsep baku tentang negara Islam, cukup Islam menjadi gerakan kultural menjalankan syari'at pemeluknya tidak diformalkan dalam urusan kenegaraan.
Artinya dengan heterogenitas penduduk Indonesia yang dengan berbeda-beda agama bebas menjalankan amaliah ubudiyah agamanya tanpa harus diformalisasi kedalam urusan pemerintahan Indonesia dibangun dengan Pancasila dan UUD '45 adalah konsensus atau kesepakatan para pendiri bangsa ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
Maka sangat mengada-mengada bila kemudian ada anggapan NU dianggap mendukung gerakan radikal PKI dan Masyumi, justru jasa NU lah ideologi negara sampai saat ini bertahan, karena Pancasila mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa ini. NKRI Harga Paten! . (Catatan lepas Refleksi Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober oleh Hiyan Elbanis - Ketua DPW Satria Kita Pancasila (SKP) Jawa Timur).
